INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Dani M Nursalam mengunjungi pasien di RSUD Puri Husada Tembilahan, Selasa (24/418). 

Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam di tengah padatnya jadwal menyempatkan diri untuk menjenguk sejumlah pasien, salah satunya pasien penderita paru, Masfar (65) yang mendapatkan perawatan intensif di RSUD Puri Husada. 

Kaget, perasaan itulah yang dialami Masfar, yang sama sekali tidak menyangka akan bertemu langsung oleh sosok muda Pimpinan lembaga legislatif Inhil tersebut. 

Perasaan gembira pun tidak dapat ditampik oleh Masfar yang tercermin dari raut wajah pucat - pasinya ketika berbincang dengan legislator 3 periode ini. 

"Semoga lekas sembuh. Penyakit yang diderita anggap saja sebagai sebuah cobaan dari Allah SWT. Tawakal dan teruslah bersabar, mudah - mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT," ucap Ketua DPRD kepada pasien dan keluarga pasien. 

Ketua DPRD yang didampingi Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Dr Saut Pakpahan kala itu berpesan, agar pihak RSUD dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi para pasien. 

"Ini adalah tugas sebuah lembaga yang memberikan pelayanan. Berusaha melayani secara maksimal sudah menjadi kewajiban," tandas Ketua DPRD Inhil. 

Pada kunjungan tersebut, Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam tampak memberikan sejumlah bantuan kepada pasien. Kedatangan Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam mendapatkan sambutan hangat, baik dari pasien maupun keluarga pasien.(wan04)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau, Ahmad Junaidi mengaku kecewa dengan Kepala OPD Pemkab Inhil yang banyak mangkir saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Inhil 2017.

"Banyak Kadis yang mangkir," sebutnya kepada awak media.

Padahal dikatakannya, rata-rata realisasi pada APBD tahun 2017 cukup baik, namun dengan ketidakhadiran Kepala OPD membuat pembahasan di Pansus menjadi terkendala.

Untuk diketahui, dalam LKPJ 2017 diterangkan bahwa perubahan APBD dari pendapatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.066.067.904.823.94 dengan realisasi sebesar Rp 1.809.484.519.006.52 atau 87,58 persen.

Sementara belanja daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.282.028.445.759,47 dengan jumlah realisasi sebesar Rp2.011.389.650.261,47 atau 88,14 persen.

Kemudian untuk pembiayaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 215.960.540.935,53 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 212.960.540.935,53 atau 98,61 persen.(wan04)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Pemerintah Daerah setempat menargetkan penyelamatan 12.500 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat.

Melalui pencanangan program penyelamatan kebun kelapa rakyat, DPRD Inhil bersama Pemerintah Daerah, lakukan pembangunan tanggul sepanjang 500 Kilometer yang mengcover 5 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat per kilometernya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kerusakan 100.791 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat yang dicatatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, praktis melahirkan kekhawatiran, tidak hanya masyarakat pekebun itu sendiri, namun juga pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Sebagian besar kerusakan, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terjadi akibat masuknya air sungai ke lahan - lahan perkebunan kelapa. Air sungai yang menggenang tersebut disebabkan oleh tanggul yang tidak lagi mampu menahan permukaan air.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya kedua lembaga penyelenggara daerah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil pun menyepakati pembangunan 500 kilometer tanggul di areal perkebunan kelapa rakyat yang tergenang air.

''Usai tanggul dibuat, hasilnya akan tampak pada kurun waktu 3 sampai 5 tahun kedepan. Jadi, tidak serta merta hari ini dibangun, besok kelihatan hasilnya. Butuh proses yang memakan waktu,'' ujar Ketua Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil, Ir Junaidi di Tembilahan, Rabu (21/3/2018).

Pasca pembangunan tanggul, Junaidi mengestimasikan, produktifitas lahan perkebunan kelapa rakyat yang menghasilkan akan berjumlah 328.344.175 kilogram per tahun dengan rata -rata 2.743 kilogram per hektare atau masing - masing meningkat sebesar 9,05 persen dan 5,03 persen dari tahun sebelumnya.

''Tentunya ini sebuah dampak yang positif. Peningkatan produksi pada 3 sampai 5 tahun mendatang pasca pembangunan tanggul akan semakin mempekuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam skala kecil, ini akan berimbas positif juga terhadap kesejahteraan pekebun kelapa,'' tandas Junaidi.(wan03)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Meski pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) Inhil ke tanah suci dijadwalkan pada bulan Juli, namun  Komisi III dan IV DPRD Inhil sudah mulai mengupdate segala persiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dipersiapkan Pemkab, Komisi III dan IV DPRD Inhil pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Bagian Kesra Setdakab Inhil dan Kementerian Agama Inhil.

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, dalam RDP itu, anggota dewan yang ikut bergantian memberikan kritikan dan saran untuk pemberangkatan JCH nantinya.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Sumardi, ia meminta agar saat Manasik Haji, Kementrian Agama benar-benar mengajari JCH secara mendetail.

Seperti cara menggunakan toilet di pesawat, itu juga harus diajarkan, karena berdasarkan pengalaman, banyak juga JCH kita yang belum tahu, ujar Sumardi.

Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Yuliantini meminta kepada Pemkab agar tidak terlalu banyak acara ceremonial saat proses pemberangkatan JCH.

Jangan terlalu panjang acaranya, kasian JCH kita yang sudah tua, disuruh standby dari subuh, tapi berangkat jam 10 cetus Yuliantini.

Ketua Komisi III, Iwan Taruna pun meminta kepada semua pihak yang tergabung dalam semua proses penangan JCH agar memperbaiki pelayanan dari tahun sebelumnya.

Apa saja yang kurang di tahun lalu, bisa diperbaiki di tahun ini, yang jelas berikan kenyamanan kepada JCH kita, tukasnya.(wan03)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan, Senin (5/3/2018) pagi.

Rapat Paripurna Istimewa kali ini mengagendakan pergantian antar waktu dalam komposisi DPRD Inhil dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Malian Ghazali kepada Sarbaini Haji Ali Karim untuk sisa masa jabatan 2014 - 2019.

PAW pada fraksi PPP dilakukan pasca wafatnya Malian Ghazali yang juga merupakan anggota Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil pada bulan Oktober tahun 2017 silam.

Untuk diketahui, Syarbaini selaku pengganti antar waktu merupakan salah seorang calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan yang mengikuti ajang Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan II (Dua).

Menurut Ketua DPRD, H Dani M Nursalam, peresmian dan pengambilan sumpah jabatan pergantian antar waktu ini dilakukan setelah adanya rekomendasi dari fraksi PPP kepada lembaga DPRD Kabupaten Inhil.

"Ini tindaklanjut usulan fraksi PPP. SK (Surat Keputusan) pemberhentian terhadap Malian Ghazali sudah dikeluarkan dan SK penggantinya juga sudah diterbitkan bagi saudara Sarbaini," kata Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam seusai memimpin rapat.

Dengan telah diresmikannya pergantian antar waktu, dikatakan Ketua DPRD Inhil, maka keanggotaan fraksi PPP dan lembaga DPRD Inhil telah lengkap. Untuk itu, Dia berharap, kinerja positif yang selama ini ditorehkan DPRD Inhil dapat terjaga konsistensinya.

"Ada semangat baru bagi kawan - kawan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dengan begitu, kinerja positif yang selama ini ditorehkan dapat terus terjaga kedepannya," tandas Ketua DPRD Inhil.

Sementara itu, Sarbaini selaku pengganti antar waktu anggota DPRD Inhil dari fraksi PPP menyatakan rasa haru dan bangganya atas peresmian dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan.

Dia menganggap, tugas sebagai wakil rakyat adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga, begitu pula dengan aspirasi masyarakat yang mesti terus tersalurkan.

"Ini adalah tanggung jawab yang berat. Saya harus bisa dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat ini juga harus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat," ujar Sarbaini penuh senyum.

Setelah ini, diungkapkan Sarbaini, Dirinya baru akan aktif sebagai anggota DPRD Inhil dengan segala tugasnya dalam kurun waktu satu minggu kedepan terhitung dari tanggal peresmian dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan.

Sebagai tambahan, Sarbaini adalah seorang kader PPP yang telah aktif selama 15 tahun terakhir. Sarbaini juga telah mengikuti 3 (tiga) kali pencalonan dalam ajang Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Inhil. Dalam pencalonan terakhir, Dia memperoleh sebanyak 932 suara. Namun, perolehan suara tersebur belum mampu menghantarkan Sarbaini dudul sebagai anggota DPRD Kabupaten Inhil masa jabatan 2014 - 2019.(wan03)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Gabungan sejumlah komisi di DPRD Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), yaitu Komisi I, II, III,  dan IV, memanggil BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Cabang Tembilahan dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) alias ''hearing''  di Gedung Dewan di Tembilahan, Rabu (21/2/208).

''Hearing'' yang digelar di ruang Komisi IV pada sore itu dipimpin oleh Ketua Komisi IV H Sumardi, dan langsung dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, Kepala BPJS cabang Tembilahan, Direktur RSUD Puri Husada, Kadis Sosial, dan Dinas Kesehatan Inhil.

Pemanggilan ini terkait mencuatnya keluhan dari masyarakat soalnya sulitnya rakyat miskin yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS PBI, yang dihadapkan dengan segala aturan yang dinilai memberatkan. Padahal sudah jelas masyarakat yang notabene tidak mampu yang ingin berobat harus ditanggung oleh negara.

Anggota Komisi IV DPRD Inhil H Hasmawi bahkan mengatakan akan merekomendasikan kepada Bupati Inhil agar Kepala BPJS cabang Tembilahan yang baru saja menjabat itu untuk diganti karena dinilai tidak ada toleransi dan punya rasa kemanusiaan kepada masyarakat miskin.

''Saya sebagai anggota Komisi IV akan merekomendasikan agar Kepala BPJS untuk diganti. Seharusnya yang menjadi pimpinan BPJS bijaksana,'' katanya. ''Kita melihat sewaktu Jamkesda tidak ada permasalahan.Setelah adanya BPJS yang menggunakan dana APBD dan dana sharing provinsi, timbul masalah,'' ungkap Hasmawi.

Kekesalan Hasmawi bermula dari adanya masyarakat miskin yang ingin berobat dengan mendaftar sebagai peserta BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Tetapi, menurutnya, segala aturan yang ada di BPJS terlalu berbelit sehingga menyusahkan masyarakat.

''Ada masyarakat miskin yang ingin masuk BPJS PBI, sedangkan kuota untuk BPJS PBI itu masih ada, kenapa harus dipersulit? BPJS selalu mengatakan aturan pusat lah, undang- undang lah, tetapi tidak tahu bagaimana masyarakat itu menjerit,'' keluhnya.

Wakil Ketua Komisi II, Edi Gunawan, juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BPJS dengan mengatakan bahwa sudah jelas masyarakat itu masyarakat miskin, tetapi kenapa harus dipersulit.

''Terlalu banyak tetek bengek aturan BPJS, hampir tidak ada sisi kemanusiaan karena terikat dengan aturan,'' ungkapnya.

Ke depan DPRD meminta agar BPJS untuk lebih mempermudah masyarakat miskin untuk menjadi peserta BPJS PBI dengan menjunjung sisi kemanusiaan, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat mengeluh dengan segala aturan yang dianggap terlalu mempersulit.

Menanggapi itu, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Prayudi Ananda Septian, SH menuturkan pihaknya tidak pernah mempersulit masyarakat sebagai calon peserta PBI dengan memakai rekomendasi dari Dinas Sosial ketika telah terlanjur sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit.

''Kita tidak pernah mempersulit masyarakat dalam hal pendaftaran. BPJS Kesehatan akan sangat senang apabila banyak masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan tentunya niat baik pemerintah untuk mencapai Universal Helath Coverage akan terwujud per 1 januari 2019. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional,'' ungkapnya

Dikatakan, sejak 2017 sampai  saat ini peserta yang sudah terlanjur sakit baru mendaftar ke BPJS Kesehatan dengan rekomendasi Dinas Sosial dan telah mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan (di RSUD Puri Husada) dari BPJS Kesehatan sudah mencapai sekitar 7.000 peserta. ''Namun mengapa dalam hal kebijakan BPJS Kesehatan dianggap masih mempersulit peserta?'' tanyanya/

Yudi, sapaan akrabnya, menerangkan apabila masyarakat calon peserta yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial mengurus sendiri kepesertaanya dan atau oleh salah satu anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan, maka mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta. Sedangkan apabila mengurus melalui orang lain peserta tidak akan mengetahui bagaimana sistem, prosedur, hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

''Nah, hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman sehingga menyebabkan tunggakan iuran peserta,'' tambah Yudi.

''Hanya dengan membayar iuran satu kali, lalu sudah beranggapan dirinya dijaminkan oleh pemerintah Daerah, padahal tidak demikian. Peserta yang sudah terdaftar dengan rekomendasi tidak akan terdaftar ke dalam peserta PBI APBD apabila belum dilaporkan oleh Dinas Sosial Kepada BPJS Kesehatan untuk dialihtanggungkan kepesertaannya menjadi tanggungan pemerintah kabupaten,'' ia menambahkan. 

''Jadi jika tidak ada pelaporan oleh Dinas sosial maka status Peserta akan tetap menjadi peserta mandiri sesuai pilihan peserta tersebut,'' katanya, sambil menambahkan, sampai saat ini banyak ditemukan peserta yang memakai rekomendasi tersebut diterima oleh masyarakat golongan mampu. 

''Sebenarnya, kalau memang masyarakat yang mendapat rekomendasi dari RT/RW dan Dinas Sosial adalah benar masyarakat tidak mampu, maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan tepat sasaran, dan artinya kita telah membantu saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu tetapi mengaku miskin, namun diberikan rekomendasi untuk pengurusan Kartu JKN-KIS BPJS Kesehatan,'' tandas Yudi.

Masyarakat yang mengurus kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dengan rekomendasi Dinas Sosial pada umumnya adalah masyarakat yang telah dirawat di Rumah Sakit (RS) dan saat itu barulah mereka sibuk mengurus KTP dan NIK sebagai syarat untuk pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan. ''Kenapa masyarakat tersebut mempersulit diri sendiri? Kenapa tidak mendaftar sebelum sakit? Lebih baik mendaftar 1 bulan lebih cepat daripada satu Ddetik terlambat,'' pungkasnya, sambil menambahkan, sampai saat ini penduduk Inhil yang sudah tercover menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 67 persen.(wan02)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempertanyakan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam Rapat Paripurna Ke - III 1 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2018. 

Dari total 8 Ranperda yang diusulkan, menurut Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto, terdapat 7 fraksi di DPRD Inhil yang mempertanyakan tentang Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil itu. 

Beberapa Ranperda usulan yang menjadi sorotan, yakni Ranperda yang mengatur tentang pemberian modal kepada PDAM Tirta Indragiri, Bank Riau - Kepri dan BPR Gemilang, Ranperda tentang Sistem Resi Gudang serta Ranperda tentang Masjid Paripurna. 

"Sewaktu rapat, rekan - rekan dari 7 fraksi meminta agar pihak Pemerintah dapat memberikan lenjelasan yang rinci atas pertanyaan fraksi, tidak hanya tentang tiga Ranperda, melainkan seluruh Ranperda yang diusulkan," jelas Maryanto seusai rapat di ruang kerjanya, Kantor DPRD Inhil, Tembilahan, Selasa (16/1/18). 

Secara prosedural, dijelaskan Maryanto, setelah diberikan jawaban oleh Pemerintah Kabupaten Inhil atas pandangan 7 fraksi, DPRD Inhi bersama Pemerintah Kabupaten Inhil baru akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas 8 ranperda yang diusulkan. 

"Jadi, Pansus yang dibentuk tidak hanya untuk membahas 3 Ranperda yang jadi sorotan. Tapi juga untuk membahas 5 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil lainnya. Artinya, nanti akan ada 8 Ranperda yang dibahas pansus," urai Maryanto. 

Pembahasan 8 Ranperda, menurut Maryanto, sangat perlu untuk dilakukan, mengingat rancangan peraturan daerah yang akan disahkan menjadi peraturan daerah merupakan potret dari institusi DPRD yang memiliki fungsi legislasi. 

"Kami (DPRD Inhil, red) tidak ingin muncul persoalan - persoalan tentang Perda yang dibahas dikemudian hari. Maka itu, Ranperda yang diusulkan mesti melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan detil," paparnya. 

Lebih lanjut diungkapkan, peluang lolosnya 8 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil yang akan dibahas di 3 Pansus nanti tidak bisa dipastikan sebelum dilakukan pembahasan. 

"Kita lihat saja nanti. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Maka itu, ada pansus yang berguna untuk membahas ranperda itu sehingga kemudian DPRD Inhil bisa menentukan ranperda mana saja yang bisa diterima dan mana yang ditolak," tandasnya.(wan01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Memasuki masa persidangan 1 tahun sidang 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan mulai membahas 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Inhil. 

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam seusai Rapat Paripurna ke - 1 Masa persidangan 1 Tahun Sidang 2018 di Kantor DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas, Tembilahan, Rabu (3/1/18). 

Dani M Nursalam menuturkan, 8 Ranperda dimaksud, sebelumnya telah melalui tahap pembahasan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. 

"Di Bamus yang dilaksanakan, selain membahas tentang 8 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten, kami juga mengevaluasi beberapa kegiatan di tahun anggaran 2017 yang belum terlaksana," kata H Dani M Nursalam. 

80 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil ini, dikatakan H Dani M Nursalam, seyogyanya telah dibahas pada tahun sidang 2017 lalu. Namun, dikarenakan persoalan waktu yang mendesak dengan pengesahan RAPBD, 80 Ranperda akan dibahas di masa sidang 1 tahun sidang 2018 ini. 

Pada tahun sidang 2018, H Dani M Nurasalam berharap adanya peningkatan performa dari lembaga yang Dia pimpin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat terus menjaga kinerja positif yang telah ditorehkan pada tahun sidang sebelumnya. 

"Tentunya, kita berharap, hal - hal yang sudah dinilai baik dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Sedangkan, apa yang dipandang sebagai kelemahan atau kekurang dari lembaga DPRD ini dapat dibenahi, dapat diperbaiki," pungkas H Dani M Nursalam.(feb01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir H Dani M Nursalam membimbing secara langsung pelaksanaan Jambore temu ramah anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Ahad (26/11/17) di Gedung Utama DPRD Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan. 

Saat itu, Ketua DPRD Inhil mengenalkan bagaimana pelaksanaan Rapat Paripurna yang biasa dilakukan oleh lembaga legislatif ini. Hal ini bahkan dipraktikkan secara langsung oleh anak-anak tersebut. 

"Tujuan pertamanya kunjungan ke DPRD ini tentu bersilaturrahmi, namun moment yang kita ambil ini adalah semangat bagi anak-anak yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan terlatih mentalnya," kata Dani. 

http://www.dprdinhil.riaucitizen.com/
Selanjutnya, ia juga berharap semoga semangat dan kemudian mereka tidak menutup diri dapat terus diterapkan. Sebab, hal inilah yang harus dilakukan interaksi sesama manusia. 

"Kita mengenalkan tentang DPRD salah satunya tentang paripurna yang dipraktikkannya secara langsung, semoga ini semua berkesan bagi mereka sehingga mereka terus membuka diri untuk melakukan hal-hal yang positif," tuturnya. 

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Hj Netty menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini sudah dikumpulkan pada tahun 216 lalu. Oleh karena itu, pihaknya menyelenggarakan secara maksimal pada tahun 2017 ini. 

"Kami selaku pengurus K3S dan juga Dinsos Inhil untuk melakukan kegiatan di luar sekolah, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25-27 November 2017," katanya. 

Dalam jambore tersebut, tambahnya, ada beberapa perlombaan yang diselenggarakan seperti perlombaan permainan rakyat, MTQ, lomba shalawat nariyah dan lomba lagu DMIJ hingga mendengarkan tausiah nantinya. Termasuklah kunjungan ke DPRD, ke makam pahlawan dan lain sebagainya. 

Harapan kita kepada anak-anak kita membuka wawasan untuk dapat ia menfaatkan potensi pada dirinya agar bisa menjadi anak-anak Berhasil dan termotivasi untuk berjuang kehidupan ini menjadi orang yang hebat yang akan datang 

Adapun pesertanya berjumlah sebanyak 120 siswa, mulai dari pelajar tingkat SD sampai dengan tingkat SMP.(rls)

INDRAGIRI HILIR, KUINDRA - Ikut mendampingi gubernur Riau, Agus Triansyah, anggota DPRD Riau asal Inhil harapkan bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk masyarakat Inhil, bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Inhil. 

Beberapa hari yang lalu, melalui pemerintah kabupaten (Pemkab) Inhil, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyerahkan 150 unit alat pemadam kebakaran, 7 unit esvakator, alat kesehatan serta 146 unit rumah untuk masyarakat transmigrasi lokal di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Tiram, Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Inhil. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
"Sebagai wakil rakyat Inhil di provinsi, tentu saya merasa bangga dan ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur. Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Inhil. Sebuah proses yang panjang antara eksekutif dan legislatif saat membahas anggaran untuk bantuan ini," kata Agus Triansyah kepada awak media, Sabtu (25/02/17). 

Ia menjelaskan, bantuan alat pemadam kebakaran, eskavator dan alat kesehatan yang diberikan gubernur berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau yang dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2016. Untuk pembangunan rumah, langsung dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2016 tanpa melalui Bankeu.

"Setelah bantuan diberikan gubernur, kita juga mengharapkan Pemkab Inhil agar mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti alat kesehatan, rumah dan lainnya," jelas politisi Demokrat ini. 

Terakhir, mantan anggota DPRD Inhil ini menyebut, pihaknya akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap bantuan yang diberikan gubernur untuk masyarakat Inhil. Baginya, melakukan pengawasan sudah menjadi salah satu tugas anggota dewan. 

"Kami akan selalu melakukan pengawasan. Apalagi batuan yang diberikan berkaitan dengan anggaran provinsi," tutupnya.(dow)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Permasalahan maraknya ngelem di kalangan anak-anak harus ditangani secara komprehensif dan terpadu oleh seluruh pihak terkait. Harus dibentuk tim khusus yang menanganinya. 

Hal ini disepakati dalam hearing Komisi I DPRD Inhil yang dipimpin Ketua Komisi Yusuf Said didampingi anggota Padli H Sofyan dengan stakeholder terkait, diantaranya hadir Waka Polres Inhil Kompol Azwar, Pasi Intel Kodim 0314 Inhil Justin, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan, Sekretaris Dinas Pendidikan M Hatta, serta perwakilan Dinas Sosial, Bappeda, Bagian Hukum. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Dalam hearing ini hadir juga perwakilan organisasi masyarakat, yakni Maryanto SH dari Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) dan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Inhil. 

"Kita sepakati dibentuk tim terpadu yang akan melakukan penanganan secara komprehensif terhadap anak-anak yang terlibat penyalahgunaan lem," ungkap Ketua Komisi I Yusuf Said. 

Mulai tahun ini, para pecandu lem ini akan ditangani oleh tim ini dengan melibatkan tenaga kesehatan, pembimbing rohani, fisik dan aktifitas lainnya yang bermanfaat dalam penanganan anak-anak ini. 

"Kami akan bantu mengawal terealisasinya kerja tim ini pada tahun ini. Sehingga penanganan anak-anak ini dapat dilakukan secara baik," tegas Yusuf Said. 

Pembentukan tim ini dilandasi sudah makin mengkhawatirkan bahaya penyalahgunaan lem dan hal negatif lainnya di kalangan anak-anak di Inhil. 

Semua pihak yang hadir saat itu memaparkan tentang fenomena dan bahaya yang saat ini dihadapi anak-anak ini. Mulai dari maraknya anak-anak yang ngelem sampai jatuhnya korban diduga kuat karena efek ngelem.(hil01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum ada solusi bagi fakir miskin yang tidak tercover dalam program BPJS-PBI, pasca dihapuskannya Jamkesda. 

Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adriyanto menyampaikan, dalam pertemuan gabungan Komisi di DPRD Inhil dengan stakeholder terkait, kemarin. Memang Pemkab Inhil tidak bisa menyampaikan solusi atas fakir miskin yang tidak masuk dalam data penerima BPJS-PBI, sedangkan Jamkesda sudah dihapus. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
"Mereka yang tidak tercover dalam BPJS-PBI tetap diarahkan membuat BPJS melalui Dinas Sosial, namun mereka tetap harus membayar preminya," jawabnya ketika dikonfirmasi riauterkinicom, Jum'at (6/1/17). 

Bagi pasien yang emergency tetap dapat langsung dibawa dan harus dilayani di RS, tetap diberikan tenggat 3x24 jam untuk mendaftar di BPJS. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyayangkan, Pemkab Inhil tidak memikirkan dampak penghapusan Jamkesda ini, apalagi masih ditemukannya banyak fakir miskin yang tidak terdata dan masuk dalam jaminan BPJS-PBI. 

"Padahal, fakir miskin dipelihara oleh negara, termasuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah. Kalau macam gini, artinya fakir miskin di Inhil tidak boleh sakit, kalau sakit harus menanggung sendiri biaya pengobatan, padahal sebelumnya mereka ditanggung oleh Pemkab Inhil," kritiknya 

Diterangkan, padahal dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1944 jelas mengamanahkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Dalam UU ini dinyatakan, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.(leg/ini01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Ketua DPRD H Dani M Nursalam memimpin Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017, Kamis (5/1/17). 

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Inhil di Jalan Soebrantas Tembilahan ini dihadiri Bupati Inhi H Muhammad Wardan, anggota DPRD Inhil dan para pejabat Pemkab Inhil. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Adapun agenda rapat ini, yakni Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses 3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016, Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2016, Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda Tentang Program Legislasi Kabupaten Inhil Tahun 2017 dan Pengambilan Keputusan DPRD. 

Dalam pembahasan bersama, awalnya Pemkab Inhil mengusulkan 47 rancangan peraturan daerah (Ranperda), namun akhirnya menjadi 34 rancangan peraturan daerah, terdiri dari 15 tentang organisasi perangkat daerah dan bagian. 7 usulan yang bersifat inisiatif dari 4 Komisi di DPRD Inhil. Akhirnya, disepakati penyusunan Prolegda tahun 2017, 41 Ranperda. 

"Setelah dilakukan penyusunan dan pembahasan antara SKPD pengusul dengan Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Terjadi perubahan usulan pemerintah daerah sebanyak 34 Ranperda dan inisiatif DPRD sebanyak 7 Ranperda," terang Bupati. 

Diharapkan, Ranperda tahun 2017 yang telah dibahas dan dikaji bersama secara seksama antara badan pembentuk peraturan daerah DPRD dan SKPD pengusul disetujui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. 

"Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga yang terhormat ini maupun kepada semua pihak, atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah," imbuhnya.(leg/ini01)
Powered by Blogger.