INDRAGIRI HILIR, KUINDRA - Ikut mendampingi gubernur Riau, Agus Triansyah, anggota DPRD Riau asal Inhil harapkan bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk masyarakat Inhil, bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Inhil. 

Beberapa hari yang lalu, melalui pemerintah kabupaten (Pemkab) Inhil, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyerahkan 150 unit alat pemadam kebakaran, 7 unit esvakator, alat kesehatan serta 146 unit rumah untuk masyarakat transmigrasi lokal di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Tiram, Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Inhil. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
"Sebagai wakil rakyat Inhil di provinsi, tentu saya merasa bangga dan ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur. Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Inhil. Sebuah proses yang panjang antara eksekutif dan legislatif saat membahas anggaran untuk bantuan ini," kata Agus Triansyah kepada awak media, Sabtu (25/02/17). 

Ia menjelaskan, bantuan alat pemadam kebakaran, eskavator dan alat kesehatan yang diberikan gubernur berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau yang dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2016. Untuk pembangunan rumah, langsung dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2016 tanpa melalui Bankeu.

"Setelah bantuan diberikan gubernur, kita juga mengharapkan Pemkab Inhil agar mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti alat kesehatan, rumah dan lainnya," jelas politisi Demokrat ini. 

Terakhir, mantan anggota DPRD Inhil ini menyebut, pihaknya akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap bantuan yang diberikan gubernur untuk masyarakat Inhil. Baginya, melakukan pengawasan sudah menjadi salah satu tugas anggota dewan. 

"Kami akan selalu melakukan pengawasan. Apalagi batuan yang diberikan berkaitan dengan anggaran provinsi," tutupnya.(dow)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Permasalahan maraknya ngelem di kalangan anak-anak harus ditangani secara komprehensif dan terpadu oleh seluruh pihak terkait. Harus dibentuk tim khusus yang menanganinya. 

Hal ini disepakati dalam hearing Komisi I DPRD Inhil yang dipimpin Ketua Komisi Yusuf Said didampingi anggota Padli H Sofyan dengan stakeholder terkait, diantaranya hadir Waka Polres Inhil Kompol Azwar, Pasi Intel Kodim 0314 Inhil Justin, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan, Sekretaris Dinas Pendidikan M Hatta, serta perwakilan Dinas Sosial, Bappeda, Bagian Hukum. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Dalam hearing ini hadir juga perwakilan organisasi masyarakat, yakni Maryanto SH dari Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) dan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Inhil. 

"Kita sepakati dibentuk tim terpadu yang akan melakukan penanganan secara komprehensif terhadap anak-anak yang terlibat penyalahgunaan lem," ungkap Ketua Komisi I Yusuf Said. 

Mulai tahun ini, para pecandu lem ini akan ditangani oleh tim ini dengan melibatkan tenaga kesehatan, pembimbing rohani, fisik dan aktifitas lainnya yang bermanfaat dalam penanganan anak-anak ini. 

"Kami akan bantu mengawal terealisasinya kerja tim ini pada tahun ini. Sehingga penanganan anak-anak ini dapat dilakukan secara baik," tegas Yusuf Said. 

Pembentukan tim ini dilandasi sudah makin mengkhawatirkan bahaya penyalahgunaan lem dan hal negatif lainnya di kalangan anak-anak di Inhil. 

Semua pihak yang hadir saat itu memaparkan tentang fenomena dan bahaya yang saat ini dihadapi anak-anak ini. Mulai dari maraknya anak-anak yang ngelem sampai jatuhnya korban diduga kuat karena efek ngelem.(hil01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum ada solusi bagi fakir miskin yang tidak tercover dalam program BPJS-PBI, pasca dihapuskannya Jamkesda. 

Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adriyanto menyampaikan, dalam pertemuan gabungan Komisi di DPRD Inhil dengan stakeholder terkait, kemarin. Memang Pemkab Inhil tidak bisa menyampaikan solusi atas fakir miskin yang tidak masuk dalam data penerima BPJS-PBI, sedangkan Jamkesda sudah dihapus. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
"Mereka yang tidak tercover dalam BPJS-PBI tetap diarahkan membuat BPJS melalui Dinas Sosial, namun mereka tetap harus membayar preminya," jawabnya ketika dikonfirmasi riauterkinicom, Jum'at (6/1/17). 

Bagi pasien yang emergency tetap dapat langsung dibawa dan harus dilayani di RS, tetap diberikan tenggat 3x24 jam untuk mendaftar di BPJS. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyayangkan, Pemkab Inhil tidak memikirkan dampak penghapusan Jamkesda ini, apalagi masih ditemukannya banyak fakir miskin yang tidak terdata dan masuk dalam jaminan BPJS-PBI. 

"Padahal, fakir miskin dipelihara oleh negara, termasuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah. Kalau macam gini, artinya fakir miskin di Inhil tidak boleh sakit, kalau sakit harus menanggung sendiri biaya pengobatan, padahal sebelumnya mereka ditanggung oleh Pemkab Inhil," kritiknya 

Diterangkan, padahal dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1944 jelas mengamanahkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Dalam UU ini dinyatakan, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.(leg/ini01)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Ketua DPRD H Dani M Nursalam memimpin Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017, Kamis (5/1/17). 

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Inhil di Jalan Soebrantas Tembilahan ini dihadiri Bupati Inhi H Muhammad Wardan, anggota DPRD Inhil dan para pejabat Pemkab Inhil. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Adapun agenda rapat ini, yakni Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses 3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016, Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2016, Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda Tentang Program Legislasi Kabupaten Inhil Tahun 2017 dan Pengambilan Keputusan DPRD. 

Dalam pembahasan bersama, awalnya Pemkab Inhil mengusulkan 47 rancangan peraturan daerah (Ranperda), namun akhirnya menjadi 34 rancangan peraturan daerah, terdiri dari 15 tentang organisasi perangkat daerah dan bagian. 7 usulan yang bersifat inisiatif dari 4 Komisi di DPRD Inhil. Akhirnya, disepakati penyusunan Prolegda tahun 2017, 41 Ranperda. 

"Setelah dilakukan penyusunan dan pembahasan antara SKPD pengusul dengan Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Terjadi perubahan usulan pemerintah daerah sebanyak 34 Ranperda dan inisiatif DPRD sebanyak 7 Ranperda," terang Bupati. 

Diharapkan, Ranperda tahun 2017 yang telah dibahas dan dikaji bersama secara seksama antara badan pembentuk peraturan daerah DPRD dan SKPD pengusul disetujui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. 

"Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga yang terhormat ini maupun kepada semua pihak, atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah," imbuhnya.(leg/ini01)
Powered by Blogger.